Protes kaum ultra-Ortodoks terhadap perintah wajib militer Israel berujung kekerasan di Yerusalem
GEMAKALTARA.COM | YERUSALEM — Ribuan pria Yahudi ultra-Ortodoks bentrok dengan polisi Israel di pusat kota Yerusalem pada hari Minggu selama protes terhadap perintah Mahkamah Agung bagi mereka untuk mulai mendaftar dinas militer.
Keputusan penting minggu lalu yang memerintahkan pemerintah untuk mulai merekrut pria-pria ultra-Ortodoks dapat menyebabkan runtuhnya koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat Israel melancarkan perang di Gaza .
Puluhan ribu orang berunjuk rasa di lingkungan ultra-Ortodoks untuk memprotes perintah tersebut. Namun setelah malam tiba, massa bergerak menuju pusat kota Yerusalem dan melakukan aksi kekerasan.
Polisi Israel mengatakan pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyerang mobil seorang menteri kabinet ultra-Ortodoks, melemparinya dengan batu. Meriam air berisi air berbau sigung dan polisi yang menunggang kuda digunakan untuk membubarkan massa. Namun demonstrasi masih belum terkendali pada Minggu malam.
Wajib militer merupakan kewajiban bagi sebagian besar pria dan wanita Yahudi di Israel. Namun, partai-partai ultra-Ortodoks yang memiliki pengaruh politik telah memperoleh pengecualian bagi para pengikutnya untuk tidak mengikuti wajib militer dan sebagai gantinya belajar di seminari agama.
Pengaturan yang sudah berlangsung lama ini telah menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat luas, sentimen yang semakin menguat selama perang delapan bulan melawan Hamas. Lebih dari 600 tentara tewas dalam pertempuran, dan puluhan ribu tentara cadangan telah diaktifkan, yang mengacaukan karier, bisnis, dan kehidupan.
Partai-partai Ultra-Ortodoks dan para pengikutnya mengatakan bahwa memaksa para pria mereka untuk bertugas di militer akan menghancurkan cara hidup mereka yang telah berlangsung turun-temurun. Minggu pagi, ribuan pria memadati sebuah lapangan dan bergabung dalam doa bersama. Banyak yang membawa plakat yang mengkritik pemerintah, dengan satu plakat bertuliskan “bahkan satu pun pria” tidak boleh direkrut.
Partai-partai ultra-Ortodoks adalah anggota kunci koalisi pemerintahan Netanyahu dan berpotensi memaksakan pemilihan umum baru jika mereka memutuskan untuk meninggalkan pemerintahan sebagai protes.
Para pemimpin partai belum mengatakan apakah mereka akan meninggalkan pemerintahan. Melakukan hal itu bisa berisiko, mengingat popularitas koalisi Netanyahu menurun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang. (Syam Ozzie/Sumber : AP)
