Kades Bukit Aru Indah Kritik Lemahnya Koordinasi Proyek APBD, “Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan”
GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN, KALTARA – Kepala Desa Bukit Aru Indah, Syahrul Azaini, mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelaksanaan proyek pembangunan di wilayahnya yang bersumber dari APBD Provinsi maupun Kabupaten.Ia menyoroti minimnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pemerintah desa yang menghambat fungsi pengawasan di lapangan.
Menurut Syahrul,setiap kegiatan pembangunan yang masuk ke desa seharusnya diawali dengan pemberitahuan resmi.Hal ini penting agar pemerintah desa dapat memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
“Kalau kami tidak diberi tahu, kami tidak tahu apakah kegiatan itu sudah dilaksanakan atau belum. Padahal kami memiliki fungsi pengawasan.Sangat disayangkan jika anggaran besar digelontorkan namun hasil tidak maksimal. Ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan,” ujar Syahrul Azaini.
Persoalan Sinkronisasi SIPD dan Musrenbang
Syahrul juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidaksinkronan antara daftar usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan realisasi di lapangan. Meski usulan telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), realisasinya sering kali melenceng dari skala prioritas.
Ia mempertanyakan efektivitas Musrenbang jika usulan yang muncul tiba-tiba adalah kegiatan yang tidak pernah diajukan oleh desa. “Ini perlu dievaluasi, apakah pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau kepentingan tertentu?” tegasnya.
Kades Bukit Aru Indah menjelaskan bahwa keterbatasan Dana Desa (DD) membuat pihak desa sangat bergantung pada APBD untuk pembangunan infrastruktur skala besar.Namun, kenyataannya,tujuh usulan prioritas desa hampir setiap tahun tidak terealisasi.
Beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan desa antara lain
Jalan Pangeran Antasari Akses utama pengangkutan hasil tani (padi, pisang,sawit) yang hingga kini belum tersentuh aspal.
Jalan Haji Abu Tanri Jalur menuju kantor KUA dan kantor desa yang juga menjadi wajah daerah bagi pejabat luar yang berkunjung.
Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Dewi Sartika Jalur penghubung antar-desa yang kondisinya rusak parah dan membahayakan warga.
Akses Pemakaman dan Perkebunan Kebutuhan jembatan beton untuk mobilisasi hasil bumi dan akses sosial masyarakat.
Pemerintah Desa Bukit Aru Indah berharap instansi terkait dan kontraktor pelaksana dapat lebih kooperatif ke depannya. Kades menekankan bahwa kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan demi memastikan setiap rupiah dari APBD terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena ego sektoral atau administrasi yang tidak tertib. Pembangunan adalah untuk rakyat, maka prosesnya pun harus menghargai keberadaan rakyat dan pemerintah setempat,” tegasnya
Sebagai penutup, Syahrul Azaini berharap pemerintah daerah memberikan atensi serius terhadap masalah ini. Ia menginginkan adanya perubahan pola kerja yang lebih transparan dan komunikatif.
“Kami berharap ke depan setiap kegiatan benar-benar terkoordinasi,berbasis kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat maksimal,” tutupnya. (Ozzie)
