Sikapi Kelangkaan BBM Nelayan di Sebatik, DPRD Nunukan Desak Penambahan Kuota ke BPH Migas
GEMAKALTARA.COM | SEBATIK, KALTARA – Menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan,sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nunukan melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada Senin, 02/02/2026.
Langkah ini diambil untuk melihat secara nyata kondisi ketersediaan stok BBM di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik.
Dalam kunjungan kerja tersebut,hadir lintas komisi DPRD Nunukan di antaranya Ketua Komisi II Andi Fajrul SH Sekretaris Komisi II Ramsah Ketua Komisi I Andi Mulyono SH.MH serta Ketua Komisi III Ryan Antoni
Rombongan wakil rakyat tersebut mendatangi salah satu titik krusial penyaluran BBM yakni SPBU Nelayan PT Kaltara Energi Bahari yang berlokasi di Kecamatan Sebatik, SPBU ini merupakan tumpuan utama bagi para nelayan di wilayah tersebut untuk mendapatkan bahan bakar guna melaut.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyampaikan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk respon cepat atas aspirasi masyarakat.
“Kami turun langsung untuk memastikan apa yang menjadi kendala di lapangan,Kelangkaan ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat nelayan kita yang sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak pengelola SPBU Nelayan PT Kaltara Energi Bahari mengungkapkan bahwa kendala utama bukan pada distribusi, melainkan pada terbatasnya kuota yang diberikan. Pemilik SPBU meminta dengan sangat agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan segera menyurat secara resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami memohon dukungan pemerintah dan DPRD agar kuota BBM untuk nelayan di Sebatik diperbesar. Kebutuhan masyarakat saat ini sudah jauh melampaui kuota yang ada. Jika tidak ditambah,aktivitas melaut para nelayan akan terus terhambat,” ungkap
perwakilan pengelola SPBU di hadapan anggota dewan.
Menanggapi permintaan tersebut,Andi Mulyono SH. MH.selaku Ketua Komisi I menekankan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar usulan penambahan kuota ini segera ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
“Data di lapangan menunjukkan kebutuhan memang sangat tinggi.Kami (DPRD) mendukung penuh agar Pemda segera menyurat ke BPH Migas. Kelangkaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup orang banyak di wilayah perbatasan,” tegas Andi Mulyono.
Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Ramsah, memberikan perhatian serius terhadap fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dialami para nelayan di Pulau Sebatik. Kondisi ini dinilai sangat memukul ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil laut.
Menanggapi situasi tersebut, Ramsah mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama pihak Pertamina dan BPH Migas untuk segera memfasilitasi solusi jangka panjang guna mencegah kelangkaan serupa kembali terulang di masa depan.
“Nelayan kita adalah tulang punggung ekonomi di perbatasan.Jangan sampai kendala administrasi atau hambatan distribusi teknis membuat aktivitas melaut terhenti.Kami meminta pemerintah dan pihak migas untuk benar-benar memfasilitasi agar stok BBM subsidi bagi nelayan tetap terjaga,” ujar Ramsah dalam keterangannya,
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik terang bagi para nelayan di Sebatik dan Nunukan agar mendapatkan kepastian pasokan BBM, sehingga roda ekonomi sektor perikanan di wilayah beranda terdepan Indonesia ini kembali stabil.
