Pembebasan Lahan Embung Lapri Mandek, Distribusi Air PDAM Sebatik Terancam Terganggu
GEMAKALTARA.COM | SEBATIK, KALTARA — Mandeknya proses pembebasan lahan Embung Lapri kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang berlarut sejak bertahun-tahun lalu itu kini dinilai tidak lagi sekadar urusan administratif, melainkan telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat air bersih.
Embung Lapri selama ini menjadi salah satu penopang suplai air baku bagi layanan PDAM Nunukan di wilayah Sebatik.Ketidakjelasan status lahan membuat pengelolaan serta pengembangan infrastruktur terhambat.Jika situasi ini terus dibiarkan, distribusi air kepada pelanggan berpotensi terganggu,terutama di tengah pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Kegelisahan warga mencuat setelah beredarnya pesan di grup WhatsApp yang menyampaikan kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian administrasi pembebasan lahan.Dalam pesan tersebut ditegaskan bahwa persoalan kebutuhan air bersih tidak bisa terus-menerus dibahas dari forum ke forum tanpa langkah nyata di lapangan.
“Atas nama pemerintah desa kami sudah angkat tangan dengan sikap tim. Masalah kebutuhan air bersih tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat dan diskusi. Yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiran langsung di lapangan,” demikian kutipan pesan yang beredar.
Anggaran Siap,Administrasi Tersendat
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan,Namun proses administrasi di pihak pertanahan disebut menjadi hambatan utama.Sesuai aturan ketua tim pembebasan lahan berada di bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN),sehingga kelengkapan dokumen dan penandatanganan administrasi menjadi kunci pencairan pembayaran.
Warga mengaku telah menunggu kabar baik selama lebih dari sebulan,namun belum ada kejelasan.Bahkan ada yang menyampaikan bahwa lahan terdampak telah digunakan sejak 2007 dan hingga kini belum menerima pembayaran yang semestinya.
“Anggaran katanya sudah siap, tapi berkas belum juga ditandatangani.Sampai kapan kami harus menunggu?” tulis salah satu warga dalam pesan yang beredar.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam. Sebagian warga bahkan mulai mempertanyakan keseriusan penyelesaian,mengingat persoalan tersebut telah berlangsung lama tanpa kepastian waktu.
Desakan Pertemuan Terbuka
Masyarakat terdampak mengusulkan agar para pihak terkait—mulai dari tim pembebasan lahan,perwakilan dewan hingga instansi pertanahan—mengatur waktu dan berkumpul di satu titik bersama warga.Pertemuan terbuka dinilai penting agar suara keluhan yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat disampaikan secara langsung dan transparan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati.
Menurut warga,memberi kesempatan adalah hal wajar, Namun kesempatan itu harus disertai tenggat waktu yang jelas dan keputusan yang terukur.Tanpa batas waktu, kekhawatiran akan terus menguat dan pelayanan publik terancam terdampak.
Kritik yang muncul bukan tanpa alasan.Air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak.Gangguan distribusi bukan hanya soal ketidaknyamanan,tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan,serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Situasi ini menjadi ujian komitmen bagi para pemangku kebijakan.Transparansi proses, keterbukaan informasi dan keberanian mengambil keputusan menjadi kunci agar persoalan tidak semakin melebar.
Warga berharap para perwakilan yang telah diberi mandat benar-benar turun langsung ke lapangan, memastikan dokumen administrasi segera diselesaikan, serta menetapkan tenggat waktu yang realistis namun tegas. Sebab pelayanan publik tidak boleh kalah oleh lambatnya proses birokrasi.
Air bersih bukan sekadar program pembangunan.Ia adalah kebutuhan dasar yang tak bisa ditunda. (Ozzie)
