208 Pejabat Dilantik di Nunukan,Sistem Merit Digaungkan,Publik Menunggu,Ini Reformasi atau Sekadar Putar Posisi?
GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN, KALTARA — Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menggelar pelantikan besar pada Selasa (7/4/2026), 208 pejabat dirotasi, dipromosikan dan disesuaikan jabatannya. Di atas kertas,ini disebut sebagai penguatan sistem merit dan reformasi birokrasi. Namun di mata publik,satu pertanyaan tajam mengemuka,apakah ini benar-benar perubahan atau hanya “ganti kursi” dengan wajah baru dan pola kerja yang lama?
Pelantikan yang dipimpin Wakil Bupati Nunukan,Hermanus S.Sos,mewakili Bupati,menegaskan bahwa seluruh proses telah sesuai prosedur dan mendapat Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Klaimnya jelas,berbasis kualifikasi,kompetensi dan kinerja.
Masalahnya,klaim seperti ini bukan hal baru.Hampir setiap pelantikan selalu dibungkus narasi serupa.Yang jarang muncul adalah transparansi,siapa dinilai unggul,siapa dianggap gagal, dan indikator apa yang digunakan?
Dari 208 pejabat,183 merupakan pejabat struktural, dua pejabat fungsional diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan 23 lainnya “dikembalikan” ke jabatan fungsional.Pemerintah menyebut ini murni kebutuhan organisasi,bukan sanksi.
Namun publik berhak bertanya?jika benar berbasis kinerja,mengapa masih ada keluhan klasik soal pelayanan lambat,koordinasi lemah dan program yang tak terasa dampaknya?
Pernyataan Bupati yang menegaskan akan ada evaluasi dalam enam bulan justru memperkuat sinyal itu,bahwa masalah kinerja belum selesai.
“Tidak ada ruang bagi pola kerja lambat,pasif dan tidak produktif,” tegasnya.
Kalimat ini keras,tapi juga seperti pengakuan terbuka, penyakit birokrasi itu masih ada dan mungkin sudah terlalu lama dibiarkan.
Lebih jauh,pemerintah menggulirkan Program Prioritas 17 Arah Baru Menuju Perubahan,Pertanyaannya sederhana! apakah program ini akan benar-benar menyentuh masyarakat atau kembali berhenti di level dokumen dan rapat?
Di saat bersamaan,kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai April 2026 diperkenalkan sebagai solusi efisiensi.Ide ini terdengar modern,tetapi berisiko tinggi jika tidak dibarengi pengawasan ketat.
Tanpa sistem kontrol yang jelas,WFH bisa dengan mudah berubah dari “transformasi birokrasi” menjadi “libur terselubung”.
“WFH bukan kelonggaran,” kata pemerintah.
Publik tentu berharap itu benar, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar disiplin ASN,tapi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Hermanus S.Sos bahkan menyinggung langsung akar persoalan yang selama ini sering jadi rahasia umum,ego sektoral dan lemahnya solidaritas internal.
“Tidak ada sekat-sekat,tidak ada kotak-kotak,” ujarnya.
Pernyataan ini terdengar seperti himbauan,tapi juga bisa dibaca sebagai kritik dari dalam—bahwa birokrasi masih terfragmentasi,berjalan sendiri-sendiri dan jauh dari kata solid.
Lebih tajam lagi,ia mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
Masalahnya,realitas di lapangan sering berbanding terbalik.Pelayanan lambat,prosedur berbelit, hingga sikap kurang responsif masih menjadi keluhan yang belum sepenuhnya hilang.
Pelantikan ini,pada akhirnya, bukan soal siapa menduduki jabatan apa.Ini soal apakah ada keberanian untuk berubah secara nyata.
Enam bulan ke depan akan menjadi panggung pembuktian.Jika evaluasi dilakukan serius dan transparan,maka ini bisa menjadi awal reformasi yang sesungguhnya.
Namun jika tidak,publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama,rotasi dilakukan, jabatan berganti,pidato disampaikan,tapi kinerja tetap di tempat.
Kini,bola ada di tangan para pejabat yang baru dilantik.
Masyarakat Nunukan tidak lagi butuh seremoni.Mereka menunggu hasil nyata. (Ozzie)
