DPRD Nunukan Perketat Pengawasan APBD, Ramsah Turun Langsung Pantau Proyek Infrastruktur di Sebatik
GEMAKALTARA.COM SEBATIK, 6 April 2026 — Komitmen memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah kembali ditegaskan DPRD Kabupaten Nunukan.Anggota DPRD, Ramsah turun langsung ke wilayah Sebatik,Senin (6/4/2026), untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa pengawasan legislatif tidak boleh hanya berbasis laporan di atas kertas.Di wilayah perbatasan seperti Sebatik, setiap program pembangunan dituntut benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ramsah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan,kehadiran langsung di lapangan merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas pembangunan.
“Serapan anggaran tinggi tidak cukup.Yang lebih penting adalah hasilnya,apakah sesuai standar,tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Dalam monitoring tersebut, sejumlah proyek strategis menjadi fokus peninjauan.Mulai dari infrastruktur dasar hingga pekerjaan fisik lainnya yang dinilai krusial untuk menunjang aktivitas ekonomi dan konektivitas di wilayah perbatasan.
Ia menyoroti tiga aspek utama yang menjadi perhatian serius, ketepatan waktu penyelesaian proyek,mutu pekerjaan di lapangan serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.Menurutnya,celah pada salah satu aspek tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga menurunnya kualitas manfaat pembangunan.
“Jangan sampai ada proyek yang selesai secara administrasi,tetapi secara kualitas tidak bertahan lama atau tidak bisa dimanfaatkan optimal oleh masyarakat,” ujarnya.
Hasil pengawasan ini tidak berhenti di lapangan.Ramsah memastikan seluruh temuan akan dibawa ke forum resmi DPRD untuk dibahas secara komprehensif bersama pihak terkait.Evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan OPD pelaksana.
“Ini bagian dari fungsi kontrol DPRD,Setiap temuan akan kami dorong untuk ditindaklanjuti agar ke depan pelaksanaan pembangunan semakin baik,” katanya.
Pengawasan langsung ini juga menjadi upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan,DPRD menilai tidak boleh ada ruang bagi pekerjaan yang asal jadi atau tidak sesuai spesifikasi.
Dengan turun langsung ke lapangan,DPRD ingin memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar tercatat sebagai realisasi anggaran,tetapi benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. (Ozzie)
