GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN — Forum Mahasiswa Demokrasi (FMD) Kabupaten Nunukan datang membawa tuntutan dan sederet pertanyaan.Namun bukannya memperoleh jawaban dari pihak yang berwenang,mahasiswa justru harus pulang dengan kekecewaan setelah sejumlah OPD terkait tidak hadir dalam forum diskusi, Kamis (3/9/2026)
Bagi FMD, ketidakhadiran tersebut menjadi tanda tanya besar. Sebab, forum itu telah disiapkan sebagai ruang dialog untuk meminta penjelasan pemerintah daerah atas persoalan yang selama kurang lebih ‘tujuh bulan’ terus mereka kawal.
Mahasiswa pun mempertanyakan, jika pihak yang memiliki kewenangan tidak hadir, kepada siapa jawaban harus diminta?
Kekecewaan itu disampaikan Jenderal Lapangan FMD, Hakim Moris Andarias.Ia menilai mahasiswa telah menjalankan bagian mereka dengan datang membawa data,pertanyaan dan itikad untuk berdiskusi.
Namun menurut Harkim, komitmen tersebut tidak berbalas dengan kehadiran pihak yang diharapkan memberikan penjelasan.
“Kami sangat kecewa. Kami sudah hadir, sudah menyiapkan poin-poin yang ingin dibahas,tetapi pihak-pihak terkait justru tidak hadir.Kami datang untuk meminta jawaban dan klarifikasi,bukan untuk mencari keributan,” tegas Harkim.
FMD menegaskan persoalan yang mereka bawa bukan muncul secara tiba-tiba.
Selama sekitar tujuh bulan, mahasiswa mengaku telah berulang kali mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan agar memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
Namun hingga forum digelar, masih ada pertanyaan yang menurut FMD belum mendapatkan jawaban secara terbuka.
Harkim menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa.
“Tujuh bulan itu bukan waktu yang sebentar.Kami sudah berulang kali menyampaikan,sudah mencoba membuka ruang komunikasi.Tetapi ketika forum sudah disiapkan,pihak yang berwenang justru tidak hadir.Kami tentu mempertanyakan keseriusan pemerintah,”ujarnya.
Menurut FMD,pemerintah tidak cukup hanya menerima aspirasi.Ketika masyarakat meminta penjelasan mengenai kebijakan maupun pengelolaan fasilitas publik,pejabat yang memiliki kewenangan semestinya hadir dan memberikan jawaban.
FMD mempertanyakan efektivitas ruang dialog jika pejabat atau OPD yang berkaitan langsung dengan persoalan justru tidak berada dalam forum.
Mahasiswa tidak ingin persoalan kembali berakhir dengan kalimat klasik“akan kami sampaikan kepada pihak terkait.”
Bagi FMD,kalimat tersebut tidak lagi cukup.
“Kalau OPD terkait tidak hadir,lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan mahasiswa?Kami membutuhkan jawaban dari pihak yang memang memiliki kewenangan, bukan sekadar mendengar kembali bahwa persoalan ini akan disampaikan,”kata Harkim.
Ia menegaskan mahasiswa tidak ingin persoalan yang telah dikawal selama berbulan-bulan terus berpindah dari satu meja ke meja lainnya tanpa kepastian.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan FMD adalah keberadaan asrama mahasiswa asal Kabupaten Nunukan di sejumlah daerah, di antaranya Makassar,Palu, Tarakan dan wilayah lainnya.
FMD meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai fasilitas tersebut.
Sejumlah hal dipertanyakan mahasiswa, mulai dari status asrama,mekanisme pemanfaatan,pengelolaan pihak yang bertanggung jawab, hingga mekanisme mahasiswa asal Nunukan memperoleh akses terhadap fasilitas tersebut.
Menurut Harkim,pertanyaan tersebut bukan bentuk mencari-cari kesalahan pemerintah.
Sebaliknya,mahasiswa ingin memastikan fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa daerah benar-benar dikelola secara jelas,terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami hanya meminta keterbukaan.Jangan sampai mahasiswa terus bertanya,tetapi tidak ada jawaban yang jelas.Kami ingin pemerintah membuka semuanya secara transparan agar tidak ada lagi ruang untuk tanda tanya,”tegasnya.
FMD juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan agar tidak melihat kritik mahasiswa sebagai ancaman atau gangguan.
Mahasiswa menilai kritik merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, menurut FMD,pemerintah justru harus menunjukkan keberanian menghadapi pertanyaan,termasuk pertanyaan yang mungkin tidak nyaman.
Bagi mahasiswa,kebijakan publik bukan hanya soal membuat keputusan,tetapi juga soal keberanian menjelaskan keputusan tersebut kepada publik.
Harkim menegaskan kritik FMD bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah.
“Kalau kebijakannya memang benar dan pengelolaannya memang jelas,tinggal dibuka dan dijelaskan kepada mahasiswa.Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan.Kami hanya meminta transparansi dan jawaban,” ujarnya.
Alih-alih meredam persoalan,ketidakhadiran OPD terkait dalam forum justru membuat pertanyaan FMD semakin panjang.
Mahasiswa kini menunggu langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Apakah pemerintah akan membuka ruang dialog kembali dengan menghadirkan pejabat yang benar-benar memiliki kewenangan untuk menjawab?
Atau persoalan ini kembali berhenti pada meja birokrasi dan membuat mahasiswa harus menunggu lebih lama?
FMD meminta pemerintah tidak menjadikan ketidakhadiran pejabat sebagai alasan untuk kembali menunda jawaban.
“Mahasiswa sudah datang dan menjalankan bagian kami.Sekarang kami meminta pemerintah menjalankan bagiannya hadir,menjelaskan dan memberikan jawaban,” kata Harkim.
FMD menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai memperoleh kejelasan.
Bagi mereka,persoalannya bukan semata-mata tentang sebuah forum yang gagal menghadirkan OPD terkait.Lebih jauh,ini menyangkut sejauh mana Pemerintah Kabupaten Nunukan bersedia membuka ruang transparansi dan menjawab pertanyaan mahasiswa yang telah disampaikan berulang kali.
Tujuh bulan mahasiswa menunggu.Hari ini mereka datang membawa tuntutan.Namun ketika pihak yang ditunggu tidak hadir,yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar,sampai kapan mahasiswa harus menunggu jawaban dari pemerintah?
Hingga berita ini diterbitkan,Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun OPD terkait belum memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadiran dalam forum serta sejumlah persoalan yang dipertanyakan FMD. (Ozzie)
