7 Isu Strategis Pembangunan Daerah Dipaparkan Bupati Irwan Sabri Pada Rakor KPK

GEMAKALTARA.COM | JAKARTA – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri SE menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara serta seluruh kepala daerah se-Kaltara. Rapat dipimpin oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
Dalam forum tersebut, Bupati Irwan Sabri memaparkan 7 (tujuh) isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus fokus pembangunan di Kabupaten Nunukan. Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami menyampaikan fakta lapangan dan langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK,” ujar Irwan.

Berikut tujuh isu strategis yang disampaikan:
1. Akses Logistik Terbatas dan Stabilitas Harga
Distribusi barang ke wilayah pedalaman dan perbatasan menghadapi hambatan besar, dengan ongkos logistik yang bisa mencapai lebih dari 50 persen dari harga pokok. Kondisi ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil dan rentan terhadap inflasi, khususnya saat hari besar atau cuaca ekstrem.

2. Dominasi Penyedia Barang dan Jasa dari Luar Daerah
Pasar lokal masih didominasi oleh penyedia besar dari luar daerah, termasuk dari Malaysia. UMKM lokal sulit bersaing dari segi harga, volume, dan kualitas, sehingga memperlambat pemerataan ekonomi dan menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat.

3. Luas wilayah dan tingginya biaya distribusi
jarak antar wilayah yang jauh serta minimnya moda transportasi membuat biaya distribusi tinggi dan tidak efisien. Hal ini menjadi penghambat utama masuknya investasi swasta.

4. Inflasi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah
Inflasi mendorong kenaikan harga bahan pokok dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan pajak daerah mengalami stagnasi.

5. Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA)
Sebagai solusi.
Pemkab Nunukan mengimplementasikan program SOA yang mencakup subsidi untuk penumpang, barang, dan transportasi sungai. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta menurunkan beban transportasi di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

6. Penguatan Ekonomi Rakyat dan Infrastruktur.
Pemkab telah membentuk 168 koperasi desa dari target 240, serta menggulirkan berbagai program seperti pasar murah, gerakan pangan murah bersama Bulog dan TNI/Polri, pembangunan jalan sepanjang 50 km, distribusi barang pokok ke seluruh wilayah, penyediaan excavator per kecamatan, dan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomassa.

7. Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Pemkab Nunukan memperkuat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Center of Excellence dengan optimalisasi e-procurement dan e-catalog, pelatihan teknis untuk pelaku usaha lokal, perluasan akses internet di wilayah blank spot, digitalisasi sistem pendapatan daerah (tapping box), audit sejak tahap perencanaan, serta kemudahan perizinan dan akses permodalan.

Melalui pemaparan ini, Bupati Irwan berharap KPK dan pemerintah pusat dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. (Syam Ozzie/Prokompim Nnkn)