DPRD Nunukan Desak Solusi Konkret Atasi Kelangkaan BBM Nelayan di Sebatik
GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN, KALTARA – Menanggapi keluhan masyarakat nelayan terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan menggelar pertemuan strategis guna mencari jalan keluar atas krisis energi yang melanda wilayah perbatasan Sebatik.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD, Andi Fajrul, S.H., didampingi Sekretaris Komisi II, Ramsah, serta dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah. Hadir pula pihak penyalur yakni pemilik SPBB dari PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng.
Soroti Antrean dan Kuota yang Tidak mencukupi untuk para nelayan Dalam penyampaiannya, Andi Fajrul, S.H. menegaskan bahwa persoalan BBM bagi nelayan bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir.
“Kami menerima banyak aspirasi mengenai kelangkaan ini. Nelayan kita tidak bisa melaut karena stok di SPBB seringkali habis atau sulit diakses.Kita harus duduk bersama dengan pemilik SPBB dan Dinas Perikanan untuk memastikan kelangkaan BBM ini menemui sulusi terkait permasalahan ini ” tegas Andi Fajrul.
Senada dengan hal tersebut, Ramsah selaku Sekretaris Komisi II menambahkan bahwa sinkronisasi data nelayan sangat diperlukan.Ia menekankan agar PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng selaku pengelola SPBB lebih kooperatif dalam menyalurkan kuota yang ada.
Kolaborasi dengan Dinas Perikanan dan Pemilik SPBB
Kadis Perikanan, Juni Mardiansyah, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memvalidasi data nelayan melalui kartu Kusuka untuk memastikan bahwa yang mengambil BBM benar-benar mereka yang berprofesi sebagai nelayan.
Di sisi lain, perwakilan dari PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng Ruslan memaparkan kondisi di lapangan terkait kendala logistik dan jumlah pasokan yang diterima dari Pertamina.
Poin-Poin Kesepakatan Pertemuan:
Optimalisasi Distribusi: Memperketat pengawasan di titik serah SPBB agar BBM subsidi hanya mengalir ke nelayan kecil.
Dinas Perikanan akan memperbarui data nelayan aktif agar penyaluran melalui PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng lebih akurat.
DPRD berencana akan mengusulkan peninjauan kembali kuota BBM untuk wilayah Sebatik jika kebutuhan riil di lapangan memang meningkat secara signifikan.
Harapan Kedepan
Menutup pertemuan tersebut, Komisi II DPRD berharap pihak swasta pengelola SPBB dapat bekerja sama secara harmonis dengan pemerintah daerah terkait permasalahan yang ada
“Tujuannya satu, jangan sampai nelayan kita di Sebatik berhenti melaut hanya karena masalah bio solar. Ekonomi perbatasan harus tetap bergerak,” pungkas Ramsah. (Ozzie)
