Perbatasan sebagai Cermin Kehadiran Negara, HMI Soroti Arah Pembangunan Nunukan

GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN, KALTARA – Di wilayah terluar negeri, batas administrasi tak sekadar garis di peta. Ia adalah beranda yang memperlihatkan seberapa jauh negara hadir bagi warganya. Di Kabupaten Nunukan, kawasan perbatasan pedalaman kembali menjadi sorotan ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan mengajak publik menilai kinerja pemerintah daerah menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Nunukan.

Bagi HMI perbatasan bukan sekadar wilayah geografis melainkan cermin paling jujur dari arah pembangunan daerah. Evaluasi terbuka dan objektif dinilai penting agar prioritas pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang selama ini berada di tepian perhatian.

Ketua Umum HMI Cabang Nunukan Andi Baso menyebut kondisi perbatasan pedalaman sebagai indikator nyata kehadiran negara. Menurutnya, kawasan terluar tidak boleh terus diposisikan sebagai wilayah pinggiran yang hanya muncul dalam narasi perencanaan namun minim realisasi.

“Perbatasan pedalaman tidak boleh terus menjadi narasi pinggiran,Di sanalah keberanian politik pemerintah daerah diuji. Jika pembangunan belum menyentuh masyarakat maka evaluasi harus dilakukan dengan serius,” ujarnya.

Di wilayah seperti Kabupaten Nunukan pembangunan perbatasan memiliki dimensi yang lebih luas.Selain soal infrastruktur dan layanan dasar perbatasan juga menyangkut rasa kehadiran negara di tengah masyarakat yang berbatasan langsung dengan negara lain.Ketika akses jalan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi belum merata, masyarakat di wilayah pedalaman menjadi pihak yang paling merasakan jarak tersebut.

Meski mengakui sejumlah kewenangan strategis berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi, HMI menilai pemerintah daerah tetap memiliki peran penting sebagai penggerak utama. Kemampuan memperjuangkan alokasi anggaran, program, serta kebijakan lintas sektor menjadi ukuran kepemimpinan daerah.

“Kepemimpinan daerah diuji ketika mampu memperjuangkan kepentingan rakyat melampaui batas kewenangan dan kepentingan politik. Perbatasan akan menjadi tolok ukur paling jujur untuk melihat apakah pemerintah benar-benar berdiri bersama masyarakat yang tertinggal,” kata Andi Baso.

Dalam pandangannya wilayah perbatasan pedalaman harus ditempatkan sebagai prioritas strategis pembangunan daerah. Bukan sekadar wacana atau agenda pelengkap yang muncul menjelang momentum politik tetapi sebagai arah kebijakan yang konsisten dan terukur.

HMI juga menekankan bahwa eksekutif daerah dituntut menunjukkan kepemimpinan aktif dan berani.Pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi memimpin perjuangan politik anggaran dan program ke tingkat pusat dan provinsi agar ketimpangan pembangunan tidak terus berulang.

Sementara itu DPRD Kabupaten Nunukan dinilai memikul tanggung jawab politik yang tidak terpisahkan. Fungsi anggaran,pengawasan, dan representasi harus benar-benar diarahkan pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan pedalaman, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Ketimpangan pembangunan yang terus berulang, menurut HMI, berpotensi menjadi beban politik jangka panjang. Ketidakpuasan publik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi daerah, hingga melemahnya rasa kehadiran negara di perbatasan dapat muncul jika pemerataan pembangunan tidak menjadi prioritas.

Menjelang genap satu tahun masa jabatan Bupati Nunukan, HMI menilai pemerintah daerah tidak lagi pantas bersembunyi di balik dalih keterbatasan kewenangan. Perbatasan pedalaman akan menjadi tolok ukur paling terbuka dalam menguji keberanian politik pemerintah daerah bersama DPRD.

Pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat panjangnya daftar alasan administratif.Ia akan merekam siapa yang berdiri di garis depan memperjuangkan masyarakat perbatasan, dan siapa yang memilih tetap nyaman dalam rutinitas kekuasaan.Di sanalah masa depan pembangunan perbatasan Nunukan akan menemukan arah yang sesungguhnya. (Ozzie)