Ramsah Soroti Banjir Tahunan di Pulau Sebatik, Minta Pemerintah Jadikan Penanganan sebagai Prioritas
GEMAKALTARA.COM | SEBATIK, KALTARA – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah, menyoroti banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sebatik pada hari pertama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, peristiwa yang berulang hampir setiap musim hujan itu menunjukkan bahwa persoalan banjir di kawasan perbatasan belum tertangani secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan tersebut menegaskan, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah nyata,bukan hanya melakukan penanganan darurat ketika banjir terjadi.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Jalan terendam,s ekolah terdampak, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan pelayanan publik ikut terhambat. Kondisi ini tidak boleh terus dianggap sebagai kejadian biasa.Pemerintah harus hadir dengan solusi yang benar-benar menyelesaikan akar persoalan,” kata Ramsah, Senin (13/7/2026).
Pernyataan ini sejalan dengan sikap yang sebelumnya juga ia sampaikan terkait perlunya solusi permanen untuk banjir di Sebatik.
Ramsah mengatakan, banjir yang melanda sejumlah sekolah pada hari pertama MPLS menjadi pengingat bahwa persoalan infrastruktur drainase di Pulau Sebatik masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, dampak banjir tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu proses pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan roda perekonomian.
“Anak-anak yang baru memulai tahun ajaran baru justru harus menghadapi kondisi sekolah yang tergenang. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai setiap musim hujan masyarakat selalu dihadapkan pada situasi yang sama,” ujarnya.
Politisi asal Daerah Pemilihan Sebatik itu berharap pemerintah segera mempercepat penyusunan dan pelaksanaan program penanganan banjir secara terpadu, mulai dari normalisasi drainase, pembangunan saluran pembuangan menuju laut, hingga penataan kawasan yang menjadi titik langganan genangan.
Menurut Ramsah, pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus ditempatkan sebagai salah satu program prioritas daerah karena menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas publik.
“Persoalan banjir ini harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah.Jangan hanya menjadi pembahasan setiap kali banjir datang.Kita membutuhkan langkah konkret dan berkelanjutan agar masyarakat Sebatik tidak terus menjadi korban banjir tahunan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi teknis maupun pemerintah provinsi, untuk memperkuat koordinasi dalam mencari solusi permanen atas persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Pulau Sebatik.
Dengan penanganan yang terencana dan berkesinambungan, Ramsah berharap Pulau Sebatik sebagai wilayah terdepan Indonesia di perbatasan dapat memiliki infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana, sehingga aktivitas pendidikan, pelayanan publik, dan perekonomian masyarakat tidak lagi terganggu setiap kali curah hujan meningkat. (Ozzie)
