GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN— Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih tidak menunggu keadaan memburuk untuk meningkatkan kewaspadaan.Ancaman sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan menjadi perhatian serius,menyusul potensi dampaknya terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi,Bupati Nunukan menerbitkan Surat Edaran Nomor B/226/360/BPBD/VIII/2026.Dokumen tersebut menjadi penanda bahwa pemerintah daerah mulai memasang alarm kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak sebaran asap di wilayah Kabupaten Nunukan.
Pesannya tegas, masyarakat dan seluruh unsur terkait diminta tidak lengah.
Surat edaran itu ditujukan kepada Kepala OPD/instansi/kantor/sekolah,camat,kepala desa,perusahaan swasta,pengusaha perorangan hingga masyarakat.Mereka diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat persoalan asap hanya sebagai gangguan jarak pandang.
Di balik kabut yang mungkin mengurangi jarak pandang,terdapat persoalan yang lebih serius,kualitas udara dan risiko kesehatan, terutama bagi masyarakat yang masuk kelompok rentan.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah maupun kantor.
Imbauan tersebut menjadi semakin penting bagi anak-anak,ibu hamil,lanjut usia,serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit saluran pernapasan.Kelompok ini diminta meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.
Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan perkembangan informasi mengenai kondisi sebaran asap maupun kualitas udara.
Dengan demikian,keputusan untuk beraktivitas di luar ruangan idealnya tidak hanya didasarkan pada kondisi yang terlihat oleh mata,tetapi juga mempertimbangkan informasi resmi mengenai kualitas udara dan perkembangan sebaran asap.
Dalam surat edaran tersebut,pemerintah daerah mengacu antara lain pada data dan analisis Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait sebaran asap akibat karhutla di wilayah Kalimantan,khususnya Kalimantan Utara,serta pembaruan kondisi kualitas udara.
Pemantauan menjadi penting karena asap tidak berhenti di lokasi sumber kebakaran.Pergerakan asap dapat dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah angin sehingga wilayah yang tidak menjadi titik kebakaran pun dapat merasakan dampaknya.
Karena itu,kewaspadaan Nunukan tidak diarahkan hanya pada sumber api,tetapi juga pada kemungkinan dampak yang ditimbulkan.
Alarm kesiapsiagaan yang dikeluarkan pemerintah daerah juga menyasar sektor pendidikan dan dunia usaha.
Sekolah,instansi pemerintah,pemerintah kecamatan dan desa,perusahaan swasta serta pengusaha perorangan diminta turut memperhatikan perkembangan kondisi dan mengambil langkah antisipasi sesuai situasi.
Pelibatan lintas sektor ini memperlihatkan bahwa menghadapi dampak sebaran asap bukan pekerjaan satu instansi.
Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat.Sekolah perlu memperhatikan kondisi lingkungan.Dunia usaha perlu mempertimbangkan keselamatan pekerja.Pemerintah kecamatan dan desa perlu memastikan informasi kewaspadaan diteruskan hingga ke tingkat masyarakat.
Dengan kata lain,rantai kesiapsiagaan harus bergerak bersama.
Penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah preventif.
Pemerintah daerah berupaya membangun kesiapsiagaan sebelum dampak sebaran asap semakin terasa.Sebab,ketika kualitas udara sudah memburuk,ruang untuk melakukan penyesuaian aktivitas menjadi lebih sempit.
Karena itu,kewaspadaan sejak awal menjadi penting.
Pemkab Nunukan mencantumkan sejumlah regulasi sebagai dasar penerbitan surat edaran,antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Selain itu,terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai rujukan daerah.
Deretan aturan tersebut mempertegas bahwa kesiapsiagaan terhadap karhutla bukan sekadar imbauan sesaat,melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Pada akhirnya,surat edaran Bupati Nunukan membawa satu pesan penting,kesiapsiagaan tidak boleh menunggu keadaan darurat.
Karhutla dapat terjadi jauh dari pusat permukiman,tetapi dampak asapnya dapat bergerak mengikuti kondisi atmosfer.Karena itu,batas administratif tidak serta-merta menjadi batas bagi dampak bencana.
Nunukan memilih bersiap sebelum kondisi memburuk.
Bagi masyarakat,langkahnya sederhana,mengikuti informasi resmi,menggunakan masker saat diperlukan,memperhatikan kondisi kualitas udara,serta membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi mengharuskannya.
Sementara bagi pemerintah,sekolah,dunia usaha hingga pemerintah desa,surat edaran tersebut menjadi pengingat untuk memastikan langkah antisipasi benar-benar berjalan.
Sebab dalam menghadapi karhutla,mencegah kepanikan jauh lebih baik daripada terlambat bereaksi.
Surat edaran tersebut telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (0zzie)
