SEBATIK – Penguatan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi perhatian pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, turun langsung meninjau sejumlah titik strategis perbatasan, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut tidak sekadar melihat kondisi wilayah, tetapi juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan dan koordinasi lintas sektor, mulai dari penyelarasan garis batas negara hingga percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Dalam rangkaian peninjauan itu, Maruli mengunjungi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, sejumlah patok batas negara Indonesia-Malaysia, kawasan PLBN Sebatik, pelabuhan laut, hingga Dermaga Sei Pancang.
Ia juga meninjau langsung lokasi lahan yang terdampak persoalan “Outstanding Boundary Problems”(OBP), yakni permasalahan yang berkaitan dengan penegasan dan penyelesaian batas negara antara Indonesia dan Malaysia.
Sejumlah titik tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kondisi faktual kawasan perbatasan, termasuk berbagai tantangan yang perlu diselesaikan untuk memperkuat pengelolaan wilayah terdepan Indonesia.
Peninjauan ini sekaligus menempatkan percepatan operasionalisasi PLBN Sebatik sebagai salah satu perhatian penting. Kehadiran pos lintas batas negara diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan lintas negara, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat perbatasan.
Bagi masyarakat Sebatik, persoalan perbatasan bukan semata-mata menyangkut garis demarkasi dan kedaulatan negara. Lebih dari itu, pengelolaan kawasan perbatasan berkaitan erat dengan akses pelayanan publik, konektivitas, aktivitas perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui peninjauan langsung tersebut, BNPPDT mendorong agar berbagai persoalan di kawasan perbatasan dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan ditindaklanjuti melalui langkah penanganan yang terarah.
Penguatan batas negara dan pembangunan kawasan perbatasan diharapkan berjalan beriringan. Sebab, menjaga kedaulatan tidak cukup hanya dengan memastikan garis batas tetap tegak, tetapi juga harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di beranda terdepan Indonesia.(Oziee)
