SEBATIK – Memiliki izin operasional usaha karaoke bukan berarti pengelola bebas menjual minuman beralkohol. Setiap jenis kegiatan usaha memiliki persyaratan perizinan tersendiri dan tidak boleh dijalankan di luar kewenangan yang diberikan.
Prinsip itulah yang menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan dalam operasi gabungan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Dalam operasi yang berlangsung Rabu (11/11/2026) malam hingga Kamis (12/11/2026) dini hari tersebut, petugas mengamankan 74 botol minuman keras (miras) dari sebuah tempat usaha RM Karaoke.
Puluhan botol minuman beralkohol itu ditemukan di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Dari pemeriksaan awal, diketahui tempat usaha tersebut memiliki izin operasional karaoke, tetapi belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Nunukan, Huzaini SH, menegaskan bahwa izin operasional karaoke tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol.
Menurutnya, setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki. Apabila terdapat aktivitas usaha lain di luar perizinan tersebut, maka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Operasi yang melibatkan Satpol PP, Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, serta Satgas Marinir Pam Puter itu dimulai sekitar pukul 22.00 WITA dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Sebatik.
Sekitar pukul 00.03 WITA, tim tiba di RM Karaoke untuk melakukan pemeriksaan. Saat petugas melakukan pengecekan, ditemukan sebuah ruangan dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan pengelola, kunci ruangan tersebut berada pada pemilik usaha yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.
Setelah ruangan dibuka untuk kepentingan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah minuman beralkohol dari berbagai merek dan jenis.
Berdasarkan hasil pendataan, barang yang diamankan terdiri atas 60 botol Labour, 12 botol Tequila, satu botol Anggur Merah, dan satu botol Whiskey. Total keseluruhan mencapai 74 botol.
Pemeriksaan awal juga mengindikasikan sebagian minuman tersebut berasal dari Malaysia dan belum dilengkapi dokumen legalitas pemasukan maupun peredaran di Indonesia. Temuan ini selanjutnya memerlukan pendalaman dan koordinasi dengan instansi berwenang.
Bagi Satpol PP, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang keberadaan puluhan botol minuman beralkohol. Lebih dari itu, pengawasan diarahkan pada kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan daerah dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Terlebih, Sebatik merupakan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia yang membutuhkan pengawasan lintas sektor untuk mengantisipasi peredaran barang tanpa dokumen resmi.
Seluruh barang bukti kemudian diamankan di Pos Satpol PP Kecamatan Sebatik Utara untuk kepentingan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan.
Danpos Tanjung Aru, Lettu Kav Ibra Rizky Ababil, S.Tr.(Han), mengatakan operasi tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam membantu pemerintah daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menyampaikan, pengawasan terhadap peredaran barang yang diduga ilegal perlu terus diperkuat, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap masuknya barang tanpa dokumen resmi.
Setiap temuan di lapangan, lanjutnya, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar penanganannya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Operasi PEKAT tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemilikan izin usaha tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan menjalankan seluruh aktivitas komersial. Legalitas harus sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.
Satpol PP pun diharapkan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan administratif dan koordinasi dengan instansi berwenang, termasuk memastikan asal-usul serta legalitas peredaran barang yang diamankan.
Sebab, kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar formalitas administrasi. Di wilayah perbatasan, penegakan peraturan menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban usaha, melindungi masyarakat, dan memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai hukum.
“Izin boleh menjadi pintu untuk menjalankan usaha, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan aturan.(Oziee)
