13 Tahun Menanti, 230 KK Transmigran SP5 Sebakis Akhirnya Gugat Pemerintah

oleh -50 Dilihat
oleh

NUNUKAN – Kesabaran warga transmigrasi Satuan Permukiman (SP) 5 Sebakis, Kabupaten Nunukan dalam menunggu kepastian hak atas lahan usaha selama lebih dari 13 tahun akhirnya bermuara ke jalur hukum.

Sebanyak 230 kepala keluarga (KK) warga transmigrasi SP5 Sebakis mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Nunukan untuk memperjuangkan hak yang mereka klaim belum dipenuhi pemerintah sejak pertama kali ditempatkan pada 2013.

Melalui kuasa hukum dari Arindama Law Firm, warga mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan atas dugaan ingkar janji atau wanprestasi terhadap kewajiban yang sebelumnya tercantum dalam dokumen penempatan transmigrasi.

Perwakilan warga SP5 Sebakis, Erwin Arianto mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya terakhir setelah berbagai pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah, mulai dari tingkat daerah hingga kementerian, belum membuahkan penyelesaian.

“Kami datang ke Pengadilan Negeri ini untuk memperjuangkan hak-hak warga SP5 Sebakis yang semestinya kami dapatkan. Kami sudah menempuh berbagai cara, mulai dari negosiasi hingga berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi sampai sekarang belum ada hasil yang jelas,” ujar Erwin.

Erwin menjelaskan, warga yang ditempatkan melalui program transmigrasi sejak 2013 hingga kini belum menerima seluruh lahan yang dijanjikan. Padahal, lahan tersebut menjadi bagian penting dari fasilitas penunjang kehidupan masyarakat transmigran.

Berdasarkan kesepakatan awal, setiap kepala keluarga dijanjikan lahan pekarangan seluas 0,25 hektare, Lahan Usaha (LU) I seluas 0,75 hektare, serta LU II atau lahan plasma seluas dua hektare.

Namun, menurut warga, selama ini mereka hanya menerima lahan pekarangan untuk tempat tinggal. Sementara LU I dan LU II yang diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga belum diserahkan.

“Yang kami perjuangkan bukan sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta pemerintah merealisasikan apa yang sudah dijanjikan sejak awal. Ada 230 kepala keluarga yang sudah lebih dari 13 tahun menunggu,” ungkapnya.

Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Transmigrasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga Kementerian Transmigrasi di Jakarta. Bahkan, mereka juga pernah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan melakukan komunikasi dengan instansi terkait di daerah asal masing-masing.

Akan tetapi, berbagai pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian penyerahan lahan. Warga mengaku selama ini hanya menerima janji bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan dan diupayakan oleh pemerintah.

Kondisi itu berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi keluarga transmigran. Tanpa lahan usaha yang semestinya menjadi sumber penghasilan, sebagian warga terpaksa bekerja sebagai buruh harian di perusahaan, termasuk PT SIL, serta mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada pula warga yang beralih menjadi pekerja bangunan, pedagang kecil, hingga pekerjaan serabutan lainnya. Kondisi tersebut semakin berat bagi keluarga yang harus membiayai pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga.

“Kami tetap harus bekerja untuk menyambung hidup. Ada yang menjadi buruh perusahaan, buruh bangunan, berdagang, dan pekerjaan lainnya. Intinya, bagaimana caranya keluarga tetap bisa bertahan hidup,” tuturnya.

Kuasa hukum warga dari Arindama Law Firm, Ega Surya Perdana menilai, jika persoalan yang dialami masyarakat transmigrasi SP5 Sebakis merupakan persoalan serius yang menyangkut pemenuhan hak dasar warga.

Ega menyebut, warga telah menjalankan kewajibannya mengikuti program transmigrasi dan meninggalkan daerah asal dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik di lokasi penempatan. Namun, setelah lebih dari satu dekade, sejumlah fasilitas dan hak yang dijanjikan belum terealisasi.

“Ini merupakan tragedi kemanusiaan. Mereka didatangkan dari daerah asal melalui program nasional pemerataan penduduk. Seharusnya ada hak-hak yang dipenuhi agar mereka bisa membangun kehidupan yang layak di tempat penempatan,” kata Ega.

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dipelajari pihaknya, terdapat kewajiban penyediaan lahan usaha bagi warga transmigrasi. Namun, hingga gugatan diajukan, LU I dan LU II untuk 230 KK tersebut belum diterima sebagaimana yang dijanjikan.

Menurut Ega, dasar perjuangan warga tidak hanya berangkat dari janji pemerintah, tetapi juga didukung sejumlah dokumen administrasi, termasuk dokumen kesepakatan kerja sama antardaerah terkait penempatan transmigran serta surat keputusan terakhir pada 2020.

Pihaknya juga merujuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagai salah satu landasan hukum dalam memperjuangkan hak masyarakat transmigrasi.

“Di dalam dokumen yang kami pelajari, termasuk kesepakatan antara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah penempatan, sudah disebutkan mengenai penyediaan lahan usaha satu dan lahan usaha dua. Karena itu, perjuangan warga ini memiliki dasar yang jelas,” tegasnya.

Ega menambahkan, persoalan tersebut sebenarnya telah berulang kali disampaikan warga kepada pemerintah dan lembaga terkait. Bahkan, pada 2025, Direktur Jenderal yang membidangi transmigrasi disebut telah datang langsung untuk melihat kondisi di lokasi.

Namun, menurutnya, kunjungan dan berbagai upaya komunikasi tersebut belum diikuti penyelesaian konkret berupa penyerahan lahan usaha kepada warga.

Sementara itu, Kuasa Hukum Arindama Law Firm Goklas Tambun juga menilai persoalan semakin kompleks karena lahan yang menurut warga diperuntukkan bagi LU I dan LU II diduga telah dimanfaatkan oleh pihak lain.

Berdasarkan penelusuran awal yang disampaikan kuasa hukum bersama warga, sebagian lahan disebut telah ditanami kelapa sawit oleh sejumlah kelompok tani. Bahkan, terdapat bagian lahan yang diduga masuk dalam area penguasaan atau kegiatan perusahaan.

“Kami sudah melakukan penelusuran ke lokasi. Dari hasil yang kami lihat, ada lahan yang sudah ditanami sawit oleh kelompok-kelompok tani, bahkan ada beberapa bagian yang diduga tumpang tindih dengan area perusahaan. Ini tentu perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk bagaimana status dan dasar penguasaan lahannya,” jelas Goklas.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penyelesaian sengketa. Sebab, lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan warga transmigrasi justru diduga telah dimanfaatkan pihak lain.

Selain persoalan lahan, kuasa hukum juga menyoroti kondisi kehidupan masyarakat di kawasan SP5 Sebakis. Mereka menyebut masih terdapat keterbatasan fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, listrik, air bersih, hingga jaringan telekomunikasi.

Goklas menggambarkan, sebagian warga harus berjuang dengan pekerjaan tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, ada warga yang telah meninggal dunia sebelum memperoleh kepastian atas lahan usaha yang dijanjikan.

“Bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya jika sumber penghidupan yang seharusnya disediakan tidak pernah diberikan? Mereka bekerja serabutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kami berharap melalui jalur hukum ini hak-hak mereka bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, gugatan tersebut ditempuh setelah warga memberikan surat kuasa khusus kepada tim hukum Arindama Law Firm untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses hukum di PN Nunukan.

Sementara itu, perwakilan warga berharap proses hukum yang ditempuh dapat memberikan kepastian atas hak lahan usaha yang telah mereka nantikan sejak 2013.

Bagi warga, tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan kepemilikan atau penguasaan tanah, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup keluarga yang telah menetap dan membangun kehidupan di kawasan transmigrasi SP5 Sebakis selama bertahun-tahun.

“Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kami sudah menunggu sangat lama dan berbagai upaya sudah dilakukan, bahkan sampai bertemu menteri. Harapan kami ke depan, pemerintah benar-benar merealisasikan apa yang telah dijanjikan sejak awal, terutama LU I dan LU II untuk warga transmigrasi,” tegas warga lainnya yakni Iwan setiawan.

Kini, setelah lebih dari 13 tahun menanti, warga SP5 Sebakis berharap jalur hukum dapat menjadi pintu untuk memperoleh kepastian atas hak yang selama ini mereka perjuangkan.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.