NUNUKAN – Keterbatasan jangkauan pelayanan kepolisian di kawasan perbatasan menjadi perhatian Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si. Ia menyoroti kebutuhan penguatan kelembagaan kepolisian di Pulau Sebatik dan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang memiliki tantangan geografis serta cakupan wilayah pelayanan cukup luas.
“Hal itu disampaikan Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., saat diwawancarai awak media di halaman Mapolres Nunukan, Rabu (18/11/2026).”
Menurutnya, sejak sekitar satu bulan menjabat sebagai Kapolda Kaltara, dirinya berupaya memahami secara langsung karakteristik wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk kondisi personel dan kebutuhan pelayanan kepolisian di daerah perbatasan.
“Saya baru sebulan di Polda Kaltara. Saya ingin memahami karakteristik wilayah hukum kami, salah satunya di Nunukan. Makanya kemarin kami ke Sebatik untuk melihat Polsek-Polsek di sana, sekaligus bertemu masyarakat dan bersilaturahmi dengan anggota,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah keterbatasan jumlah Polsek dibandingkan luas wilayah dan jumlah kecamatan yang harus dilayani.
Kapolda menyoroti kondisi Pulau Sebatik yang memiliki lima kecamatan, tetapi pelayanan kepolisiannya hanya ditopang dua Polsek, yakni Polsek Sebatik Timur dan Polsek Sebatik Barat.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian di wilayah Krayan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dua Polsek yang masih dalam proses pengembangan. Persoalan ini dinilai perlu dipetakan lebih lanjut agar kebutuhan pelayanan kepolisian di kawasan perbatasan dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Menurutnya, kondisi geografis wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Karena itu, penguatan organisasi, penempatan personel, serta ketersediaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain meninjau kondisi satuan kewilayahan, Kapolda juga berencana menggelar pertemuan dengan anggota untuk menyosialisasikan rekomendasi Kapolri sekaligus menyerap aspirasi internal.
Ia ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi personel selama menjalankan tugas, termasuk hal-hal yang selama ini belum mendapatkan perhatian atau belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Selain menyosialisasikan rekomendasi Bapak Kapolri, kami ingin mendapatkan informasi dari anggota. Apa yang mereka rasakan selama ini, apa saja kekurangannya, sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan bisa kita perbaiki ke depannya,” jelasnya.
Dalam kunjungan ke Sebatik, Kapolda juga menemukan adanya bangunan Humas Center yang belum dapat dimanfaatkan karena belum dilengkapi fasilitas pendukung. Hal tersebut turut menjadi catatan dalam pemetaan kebutuhan sarana pelayanan kepolisian di wilayah perbatasan.
Bagi Kapolda, memahami wilayah perbatasan tidak cukup hanya melalui laporan di atas meja. Kondisi personel, keterbatasan fasilitas, luasnya cakupan pelayanan, hingga persoalan sosial masyarakat harus dilihat langsung agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Penguatan pelayanan kepolisian di Sebatik dan Krayan pun menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan Polri lebih dekat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara.
![]()







