DPRD Kab. Nunukan

Banggar DPRD Nunukan Soroti Banjir hingga Jalan Rusak di Sebatik, Ramsah Desak Pemda Bergerak Nyata

Bagikan ke

GEMAKALTARA.COM  NUNUKAN, KALTARA — Persoalan banjir,kerusakan jalan hingga pembinaan generasi muda dan kegiatan keagamaan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (10/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Nunukan Ramsah meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak sekadar menjadikan persoalan masyarakat sebagai bahan pembahasan, tetapi segera menerjemahkannya dalam langkah nyata dan program yang terukur.

Ramsah menilai sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di Pulau Sebatik, membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, kebutuhan dasar masyarakat tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian penanganan.

Salah satu persoalan yang kembali ditegaskan Ramsah adalah banjir yang berulang di sejumlah wilayah Sebatik.

Ia meminta pemerintah daerah melakukan penanganan secara lebih serius, bukan hanya ketika banjir terjadi. Menurutnya, diperlukan langkah yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi penyebab sekaligus mencari solusi terhadap persoalan drainase, aliran air, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Berita Terkait  Tindaklanjut Sosialisasi Penanganan Banjir di Sebatik, Ramsah Koordinasi dengan Dinas PUPR Kab. Nunukan

“Persoalan banjir harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap kali hujan dengan intensitas tinggi,” tegas Ramsah.

Ia menilai pemerintah perlu menyusun langkah penanganan yang tidak bersifat sementara agar dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat ditekan.

Selain banjir, kondisi jalan utama juga menjadi perhatian Ramsah.

Ia mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Infrastruktur jalan, kata dia, memiliki kaitan langsung dengan mobilitas warga dan kelancaran aktivitas ekonomi.

Jalan yang baik bukan sekadar mempermudah perjalanan, tetapi juga menentukan kelancaran distribusi barang, hasil pertanian dan perkebunan, serta aktivitas perdagangan masyarakat.

Karena itu,Ramsah meminta pembangunan dan pemeliharaan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat.Kalau akses utama terganggu, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terdampak,” ujarnya.

Ramsah juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik.

Pembinaan kepemudaan dan kegiatan keagamaan, menurut dia, harus mendapat ruang yang memadai dalam kebijakan pemerintah daerah.

Pemuda dinilai sebagai aset strategis daerah yang perlu diarahkan melalui berbagai kegiatan positif, mulai dari olahraga,pendidikan, kreativitas, organisasi kepemudaan hingga kegiatan sosial dan keagamaan.

Menurut Ramsah, perhatian terhadap generasi muda merupakan investasi jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya membangun jalan dan fasilitas fisik,tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia.

“Pemuda adalah aset daerah.Mereka harus diberikan ruang untuk berkembang melalui kegiatan yang positif, produktif, olahraga, pendidikan, kreativitas,sosial,dan keagamaan,” katanya.

Berita Terkait  Ramsah Semprot Dinkes Nunukan Soal Penghentian BPJS di RS Sebatik, "Masyarakat Dijadikan Korban Kebijakan Tanpa Sosialisasi"

Rangkaian persoalan yang disampaikan Ramsah dalam rapat Banggar tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal,kebijakan pemerintah daerah harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pembahasan anggaran tidak berhenti pada angka-angka dalam dokumen perencanaan,tetapi mampu menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi masyarakat Sebatik, persoalan banjir dan akses jalan merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.Sementara pembinaan pemuda dan kegiatan keagamaan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial serta kualitas generasi daerah.

Ramsah pun meminta pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan-persoalan tersebut masuk dalam skala prioritas pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Persoalan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata,” pungkasnya. (Ozzie)

Loading

Keep Scrolling

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *