DPRD Kab. Nunukan

RDP MEMANAS! DPRD NUNUKAN “SEMPROT” PEMDA & PDAM,LAHAN TAK DIBAYAR, AIR TAK MENGALIR,RAKYAT TERUS DIBEBANI!

Bagikan ke

Nunukan, Senin (13/04/2026) — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Nunukan dengan Perumda Tirta Taka berubah panas dan penuh nada keras. Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, tanpa basa-basi melontarkan kritik tajam yang mencerminkan kemarahan publik, khususnya masyarakat Sebatik yang selama ini dipaksa bersabar di tengah krisis air bersih yang tak kunjung selesai.

Mengawali penyampaiannya, Ramsah memang memberikan apresiasi kepada warga Sebatik dan Pemerintah Desa,khususnya Kepala Desa Lapri.Namun apresiasi itu cepat berubah menjadi peringatan keras kepada Pemerintah Daerah Nunukan.

“Kesabaran masyarakat ini ada batasnya.Jangan tunggu mereka turun aksi baru pemerintah bergerak.Pembayaran lahan warga terdampak harus diselesaikan sekarang,bukan nanti!” tegasnya dengan nada tinggi.

Berita Terkait  RDP DPRD Nunukan Disorot, kuasa hukum DPRD Tak Berpihak pada Korban Dugaan Perundungan

Ramsah menilai,lambannya penyelesaian pembayaran lahan bukan hanya soal administratif,tetapi bentuk kelalaian yang berpotensi memicu gejolak sosial.

Tak berhenti di situ, kritik lebih pedas diarahkan ke Perumda Tirta Taka.Ia menyebut kebijakan tetap membebankan tarif kepada masyarakat saat air tidak mengalir sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

“Ini ironi! Air tidak ada, tapi tagihan tetap jalan. Ini bukan pelayanan,ini pembebanan sepihak!” semprot Ramsah.

Ia mendesak PDAM segera mengambil langkah konkret, menghapus atau menggratiskan tarif beban selama pelayanan tidak beroperasi.Menurutnya,jika hal ini tidak dilakukan,kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan runtuh sepenuhnya.

Berita Terkait  Ramsah Lakukan Sosialisasi Perda Kab. Nunukan No. 3 Tahun 2024

“Kalau pemerintah dan PDAM masih punya hati,ini saatnya buktikan.Jangan hanya minta masyarakat sabar,tapi tidak pernah memberi solusi!” tambahnya tajam.

Sorotan berikutnya menyasar proyek pipanisasi yang mangkrak sejak direncanakan tahun 2024.Ramsah menilai tidak ada keseriusan dari pihak PDAM dalam menuntaskan program vital tersebut.

“Sudah berapa lama ini jadi janji? 2024 lewat,2025 lewat,sekarang 2026 masih juga belum jelas.Masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh air!” katanya dengan nada geram.

Berita Terkait  Waspada Bahaya Kebakaran, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ingatkan Warga Tak Lengah

Ia secara khusus menyoroti Desa Tembaring,Kecamatan Sebatik Barat yang hingga kini masih menunggu realisasi pemasangan pipa dan layanan air bersih.

RDP ini menjadi panggung terbuka kekecewaan rakyat yang selama ini terpendam,DPRD Nunukan melalui Ramsah menegaskan, pemerintah daerah dan Perumda Tirta Taka tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan klasik.

Jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat,bukan tidak mungkin gelombang protes masyarakat akan benar-benar pecah.

“Rakyat sudah cukup sabar. Sekarang giliran pemerintah yang harus bertindak,bukan sekadar menjawab!” tutup Ramsah.

Loading

Keep Scrolling

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *