Ramsah Sentil Infrastruktur Sebatik, “Jalan Rusak Bertahun-tahun, Pemerintah Diminta Prioritaskan yang Mendesak”

oleh -157 Dilihat
oleh

GEMAKALTARA.COM | NUNUKAN, KALTARA — Persoalan infrastruktur di Pulau Sebatik kembali menjadi sorotan.Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Ramsah, menilai pembangunan di sejumlah wilayah masih belum menjawab kebutuhan masyarakat yang menghadapi persoalan jalan rusak, akses pendidikan, hingga keterbatasan listrik.

Ramsah meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, tetapi memastikan pembangunan diarahkan pada titik yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Ia secara khusus mendorong agar Jalan Bhakti Husada masuk dalam prioritas penanganan pada anggaran perubahan.

Menurut Ramsah, kondisi jalan tersebut sudah memprihatinkan. Padahal,jalur itu merupakan akses masyarakat menuju Kantor Kecamatan Sebatik Timur dan berada di kawasan yang terdapat fasilitas pendidikan.

“Saya berharap di anggaran perubahan pemerintah segera melakukan pengaspalan Jalan Bhakti Husada. Jalan itu menuju Kantor Kecamatan Sebatik Timur, ada sekolah juga. Kondisinya sudah parah dan membahayakan anak-anak sekolah maupun masyarakat yang setiap hari beraktivitas,” ujar Ramsah.

Ramsah menilai pemerintah perlu membedakan program yang bersifat mendesak dengan pekerjaan yang masih dapat ditunda.

Menurut dia, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi faktual yang ditemui masyarakat di lapangan.

“Kami yang di dapil melihat langsung kondisi di lapangan. Pemerintah harus melihat mana yang urgent dan mana yang tidak. Jangan sampai jalan yang sudah sangat rusak justru menunggu terlalu lama untuk ditangani,” tegasnya.

Sorotan serupa disampaikan terhadap akses jalan di Desa Bukit Aru Indah. Ramsah menyebut kondisi jalan di wilayah tersebut cukup parah, sementara keberadaan sekolah dan pondok pesantren membuat akses tersebut semakin penting untuk segera diperhatikan.

“Di Desa Bukit Aru Indah juga ada jalan yang sangat rusak. Di sana ada sekolah dan pondok pesantren. Ini menyangkut akses masyarakat dan anak-anak yang setiap hari menggunakan jalan tersebut,” katanya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Ramsah adalah Jalan Mattirowali.

Ia menyebut jalan tersebut sudah sekitar 10 tahun belum mendapatkan penanganan yang memadai. Bahkan, sejumlah”box culvert” di kawasan itu disebut telah mengalami kerusakan hingga roboh.

Kondisi tersebut, menurut Ramsah,semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman di dalamnya.

“Jalan Mattirowali sudah sekitar 10 tahun tidak tersentuh. Ada beberapa box culvert yang sudah rubuh, sementara di dalam sana ada kampung dan masyarakat yang membutuhkan akses,” ujarnya.

Ramsah juga kembali mengangkat persoalan Jalan Poros Tengah, khususnya ruas di Desa Sungai Limau dari kawasan Loudress menuju Maspul.

Ia mengaku persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan. Namun, kondisi masyarakat yang menggunakan akses tersebut setiap hari masih menjadi perhatian.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan Jalan Poros Tengah, tepatnya di Desa Sungai Limau, Laoudres menuju Maspul. Kasihan masyarakat di sana.Mereka setiap hari melakukan aktivitas melalui jalan itu,tetapi sampai sekarang belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” katanya.

Menurut Ramsah,infrastruktur jalan bukan sekadar persoalan konektivitas.Kondisi jalan juga berkaitan dengan mobilitas warga,akses pendidikan,aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar pemerintah.

Tak hanya jalan, Ramsah juga meminta pemerintah memperhatikan persoalan kelistrikan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.

Ia menyebut terdapat masyarakat yang telah menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan pelayanan listrik yang memadai.

“Begitu juga listrik. Sudah sekitar 30 tahun pemerintah tidak hadir untuk masyarakat di sana. Saya berharap persoalan ini juga menjadi perhatian,”ujarnya.

Ramsah menegaskan,pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan pembangunan di lapangan sehingga anggaran tidak hanya terserap,tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

Ia berharap pembahasan anggaran perubahan dapat menjadi momentum untuk mempercepat penanganan sejumlah infrastruktur yang kondisinya sudah mendesak.

“Harapan saya ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara langsung.Mana yang urgent, itu yang harus diprioritaskan,” pungkas Ramsah. (Ozzie)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.