JAKARTA – Pengawasan terhadap penerbitan visa bagi Warga Negara Asing (WNA) dari negara subjek Calling Visa terus diperkuat. Salah satu upaya yang disiapkan Direktorat Intelijen Keimigrasian melalui inovasi CH 360 Derajat, sebuah sistem pengendalian berbasis risiko yang dirancang untuk meningkatkan ketelitian analisis, memperkuat pengawasan, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan izin keimigrasian.
Inovasi tersebut digagas Ketua Tim Pengamanan Perizinan Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian, Jodhi Erlangga Setiaji P, melalui rancangan aksi perubahan dalam Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026.
Jodhi menjelaskan, CH 360 Derajat merupakan penguatan terhadap aplikasi Calling Visa (CH) yang telah berjalan. Inovasi ini bukan membangun aplikasi baru, melainkan menyempurnakan sistem yang sudah tersedia dengan mengintegrasikan alur kerja, pengelolaan data, pengendalian risiko, rekam jejak pemeriksaan, hingga pemanfaatan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan berikutnya.
“Pengendalian pemberian visa tidak cukup hanya dilakukan pada saat permohonan diajukan dan diproses. Pengawasan harus berlanjut setelah visa diterbitkan, sehingga setiap perkembangan profil WNA, izin tinggal, masa berlaku dokumen, hingga status penjamin dapat menjadi bagian dari pertimbangan risiko,” ujar Jodhi kepada pusaranmedia.com, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penguatan pengawasan tersebut penting mengingat karakteristik risiko Calling Visa yang dinamis dan membutuhkan pendekatan analisis secara menyeluruh.
Dalam pemetaan kinerja organisasi, jumlah perlintasan subjek Calling Visa dari Nigeria tercatat mencapai 6.453 pada 2025. Sementara itu, Afghanistan sebanyak 1.559 perlintasan, Israel 1.027, Somalia 838 dan Liberia 373.
Data tersebut juga mencatat 491 pendeteksian WNA asal Afghanistan hingga 31 Mei 2026, meningkat dibandingkan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 452 pendeteksian.
Selain itu, terdapat 34 perusahaan berstatus penangguhan atau pemblokiran aktif. Rinciannya, 20 terkait D12, 12 berkaitan dengan transnasional atau penipuan daring, serta dua terkait kepatuhan atau perusahaan fiktif.
Jodhi menilai, data tersebut menjadi gambaran bahwa pengawasan keimigrasian membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan informasi sejak tahap pemeriksaan permohonan hingga pemantauan setelah visa diberikan.
“Persoalan yang ingin kami jawab adalah bagaimana membangun pengendalian visa yang konsisten, terukur dan terdokumentasi. Profil pemohon, penjamin, daftar pantauan, serta informasi risiko harus dapat ditelusuri sesuai kewenangan. Dengan demikian, proses analisis tidak berjalan secara parsial,” ungkapnya.
Dalam rancangan aksi perubahan tersebut, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus pengembangan CH 360 Derajat.
Pertama, standardisasi proses profiling, penggunaan checklist pemeriksaan, penandaan risiko atau risk flag, serta penentuan tingkat risiko atau risk level. Langkah ini bertujuan agar proses analisis permohonan visa berjalan lebih seragam.
“Kedua, penguatan pemantauan setelah visa diterbitkan. Pengawasan mencakup visa, izin tinggal, masa kedaluwarsa atau expiry, serta status penjamin sehingga perkembangan risiko dapat ditelusuri secara berkelanjutan,” ucap Jodhi.
Ketiga, lanjut Jodhi, sistem ini akan memperkuat mekanisme second review, proses pengambilan keputusan dan pencatatan rekam jejak pemeriksaan atau audit trail.
Terakhir, mengembalikan hasil pengawasan, termasuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sebagai bahan umpan balik atau feedback risk untuk memperkaya analisis permohonan visa berikutnya.
“Hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan hasil pengawasan setelah visa diterbitkan tidak berhenti sebagai data statistik. Hasil tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk memperkuat analisis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada proses berikutnya,” kata Jodhi.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sekaligus menjawab sejumlah persoalan dalam proses pengawasan yang selama ini masih membutuhkan penyelarasan, mulai dari standardisasi analisis risiko, integrasi informasi, mekanisme eskalasi, hingga pemanfaatan hasil pengawasan.
Selain memperkuat analisis dan pengawasan, CH 360 Derajat juga dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data keimigrasian.
Pengaturan hak akses pengguna, klasifikasi data, pencatatan aktivitas sistem, serta prinsip pembatasan akses berdasarkan kebutuhan menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi tersebut.
“Penguatan sistem harus berjalan seiring dengan perlindungan data. Karena itu, pengaturan hak akses, klasifikasi informasi, dan audit trail menjadi prinsip yang harus diperhatikan sejak tahap perancangan,” tegasnya.
Menurut Jodhi, penerapan sistem pengendalian berbasis risiko juga membutuhkan koordinasi lintas unit, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan teknis agar fitur yang dikembangkan benar-benar dapat dimanfaatkan dalam proses kerja.
Jodhi berharap, inovasi tersebut dapat mendorong perubahan pola pengawasan keimigrasian dari proses yang sebelumnya cenderung parsial dan reaktif menuju pengendalian risiko secara menyeluruh.
“Tujuan utama aksi perubahan ini adalah mewujudkan pengendalian pemberian visa Calling Visa yang konsisten, aman, terukur, dapat ditelusuri, serta mampu belajar dari hasil pengawasan. Dengan CH 360 Derajat, kami ingin membangun mekanisme pengendalian yang tidak hanya berorientasi pada proses penerbitan visa, tetapi juga memperhatikan perkembangan risiko setelah visa diberikan,” pungkasnya.
