GEMAKALTARA.COM | SEBATIK,NUNUKAN — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia meninjau langsung kawasan perbatasan Pulau Sebatik,Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara, Selasa (11/8/2026).
Kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat dari dekat persoalan pertahanan dan keamanan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
Peninjauan dan observasi lapangan tersebut diarahkan untuk menghimpun gambaran faktual mengenai kondisi perbatasan,mulai dari keamanan,pengelolaan kawasan perbatasan,pelayanan publik,infrastruktur hingga dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Rombongan DPN RI terdiri atas Agato P.P. Simamora S.H.M.H. Brigjen TNI (Mar) Aris Mudian M.M.Kolonel Cke Asep Rudiantono,S.E.M.M serta Kolonel Adm.A.Hafifi,S.Ap.
Rombongan didampingi Camat Sebatik Timur Zainal Abidinsyah,S.E atas undangan Danramil 009-02/Sebatik.Agenda diawali dengan silaturahmi dan diskusi bersama unsur pemerintah,TNI,Polri,pengamanan perbatasan,pengelola PLBN Sei Pancang serta tokoh masyarakat.
Sejumlah unsur Forkopimda dan Forkopimcam turut hadir,di antaranya Dandim Nunukan,Dansatgas Pamtas RI–Malaysia,Danlanal Nunukan,Kapolsek Sebatik Timur Iptu Didik Triastoro, S.I.K.Danramil 009-02/Sebatik Kapten Inf Eko Darianto,Kepala PLBN Sei Pancang Hariman L. Dansatgasmar Kapten Marinir Ahmad Rizwan,S.Tr.Han.serta unsur pengamanan perbatasan dan tokoh masyarakat.
Dalam diskusi,Agato P.P. Simamora menegaskan bahwa observasi lapangan diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi kawasan perbatasan.
Menurutnya,persoalan pertahanan dan keamanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat serta tata kelola kawasan perbatasan.Karena itu,berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan menjadi bagian penting dalam penyusunan masukan bagi kebijakan nasional.
Salah satu perhatian utama DPN adalah keberadaan dan operasional PLBN Sei Pancang.Berbagai kendala yang masih dihadapi kawasan tersebut dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi PLBN.
Dinamika penyesuaian garis batas yang berkaitan dengan masyarakat Sebatik juga menjadi salah satu isu yang diperhatikan.Persoalan tersebut memiliki dimensi strategis karena menyangkut kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala PLBN Sei Pancang, Hariman L.menyampaikan harapan agar pengoperasian PLBN dapat segera diwujudkan secara optimal.
Bagi masyarakat Sebatik,keberadaan PLBN bukan sekadar infrastruktur negara.Pengoperasian fasilitas tersebut diharapkan membuka akses lintas batas resmi yang lebih tertib,aman dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Persoalan operasional PLBN menjadi semakin penting karena kawasan perbatasan membutuhkan konektivitas yang mampu menghubungkan kepentingan keamanan negara dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Tokoh masyarakat H.Rustam Jaya mengingatkan agar pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik.
Kearifan lokal,karakter sosial dan budaya masyarakat Sebatik dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan.Pembangunan yang tidak berjarak dengan kehidupan masyarakat diyakini akan lebih mudah diterima dan memberikan manfaat jangka panjang.
Sementara itu,H.Zulkifli, S.E. membawa aspirasi lain yang tak kalah strategis,pembukaan kembali pelintasan resmi melalui Sebatik.
Menurutnya,saat ini akses pelintasan resmi di Kalimantan Utara lebih terpusat melalui Nunukan dan Tarakan.Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Sebatik yang secara geografis berada langsung di kawasan perbatasan RI–Malaysia.
Aspirasi pembukaan pelintasan resmi melalui Sebatik diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan pengawasan perbatasan.
Dari sisi keamanan,Kapolsek Sebatik Timur Iptu Didik Triastoro,S.I.K.menyampaikan sejumlah persoalan gangguan keamanan dan ketertiban yang pernah terjadi di kawasan perbatasan.
Penanganan berbagai persoalan tersebut,kata dia,tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.Sinergitas TNI,Polri,pemerintah daerah,aparat pengamanan perbatasan dan masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga situasi tetap kondusif.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa keamanan perbatasan tidak hanya bergantung pada keberadaan personel dan pos pengamanan,tetapi juga pada kekuatan koordinasi antarlembaga serta partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut,Camat Sebatik Timur Zainal Abidinsyah,S.E.,menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat kepada DPN RI.
Ia mengusulkan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, ketersediaan listrik,pelayanan air bersih,jaringan telekomunikasi serta pengoperasian Pelabuhan PLBN Sei Pancang.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sebatik dapat dipercepat.Jalan,listrik,air bersih,telekomunikasi dan pelabuhan merupakan kebutuhan penting masyarakat.Pelabuhan PLBN Sei Pancang kami harapkan dapat segera difungsikan secara optimal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan,” ujar Zainal.
Menurutnya,pembangunan perbatasan tidak boleh berhenti pada pendekatan keamanan.Kehadiran negara harus dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang memadai,konektivitas yang baik dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Dengan kata lain,pertahanan yang kuat membutuhkan masyarakat perbatasan yang sejahtera.
Setelah diskusi,rombongan DPN RI melanjutkan peninjauan ke Pos Pantau AL dan Pos AL Sei Pancang.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi faktual kawasan perbatasan serta kesiapsiagaan unsur pertahanan dan keamanan dalam menjaga wilayah RI–Malaysia.
Kunjungan DPN RI ke Sebatik pada akhirnya tidak hanya memperlihatkan persoalan keamanan di garis depan negara.Di balik pos pengamanan dan garis batas,terdapat persoalan lain yang sama strategisnya’jalan, listrik,air bersih,telekomunikasi, konektivitas,aktivitas lintas batas dan masa depan ekonomi masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun di Sebatik kini menjadi bagian dari pekerjaan berikutnya—bagaimana persoalan di lapangan diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab,menjaga perbatasan bukan hanya soal ‘mempertahankan garis batas negara’,tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di garis depan tersebut merasakan,kehadiran negara secara nyata. (Ozzie)
